TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Mesir pada akhir pekan ini akan melaksanakan referendum perubahan konstitusi. Dalam referendum itu, masyarakat akan menentukan apakah mengizinkan Presiden Abdel Fattah al-Sisi untuk memimpin hingga 2030 dan memperkuat peran Angkatan Bersenjata Mesir.
Dikutip dari reuters.com, Sabtu, 20 April 2019, para pendukung Presiden Sisi menyebut perubahan konstitusi ini diperlukan Sisi untuk memberikannya lebih banyak waktu dalam menyelesaikan proyek-proyek pembangunan dan reformasi ekonomi.
Sedangkan kritik yang muncul menyebut perubahan konstitusi ini hanya menambah kekuasaan Sisi dan mengembalikan Mesir pada model otoriter.
Baca: Presiden Macron Sebut Perlindungan HAM Mesir Era Sisi Memburuk
Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi, tersenyum bersama seorang anak laki-laki yang mengibarkan bendera nasional saat meresmikan Terusan Suez baru di Ismailia, Mesir, 6 Agustus, 2015. Hal ini menjadi momen bersejarah Mesir yang berusaha meningkatkan perekonomian dan memperkuat posisi negeri itu di kancah internasional. Egyptian Presidency via AP
Baca: Mesir Pertimbangkan Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Sebanyak 596 anggota parlemen Mesir, didominasi oleh para pendukung Presiden Sisi. Mereka telah menyetujui perubahan amandemen ini pada Selasa, 16 April 2019 melalui pemungutan suara. Sebanyak 531 suara mendukung perubahan ini.
Dalam pelaksanaan referendum perubahan konstitusi ini, sebanyak 55 juta dari total 100 juta jiwa populasi Mesir, bisa memberikan suara. Rencananya, referendum akan dilaksanakan pada Sabtu, 20 April 2019 dan berlansung selama tiga hari.
Hasil referendum diproyeksi akan meloloskan perubahan konstitusi ini, namun para pemantau melihat hal ini akan menjadi ujian bagi popularitas Presiden Sisi. Sedangkan kubu oposisi mengkomplain telah diburu-buru untuk meloloskan perubahan konstitusi dan tanpa melewati prosedur yang sepatutnya.
"Mereka tidak memberikan kami waktu untuk melakukan kampanye untuk meminta masyarakat menolak perubahan ini. Ini adalah ujung dari segala ambisi setelah kita melakukan revolusi pada 2011 lalu," kata Khaled Dawoud, dari kubu oposisi Mesir Gerakan Masyarakat Sipil Demokrat.
